LAMONGAN, Lensa9.com – Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Penguatan Kompetensi Aparatur Desa dalam Implementasi ETPD yang melibatkan ratusan Sekretaris Desa (Sekdes) atau Carik se-Kabupaten Lamongan.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Gajah Mada, Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan, Kamis (19/11/2026), dihadiri langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas pemahaman dan meningkatkan kapasitas aparatur desa untuk mendukung optimalisasi transaksi pajak dan retribusi daerah berbasis digital.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan bahwa percepatan implementasi ETPD membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh jajaran pemerintahan, termasuk aparatur desa. Menurutnya, sekretaris desa memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mendorong perubahan pola transaksi dari pembayaran tunai menuju sistem digital.Ia menekankan, digitalisasi pembayaran pajak daerah bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, aman, dan efisien.
Melalui penerapan ETPD, proses pembayaran dan pencatatan transaksi diharapkan semakin tertib, validasi data lebih cepat, serta mampu meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah.
Bupati juga mendorong para sekretaris desa agar aktif memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat terkait penggunaan kanal pembayaran digital. Dengan dukungan aparatur desa, implementasi ETPD diharapkan dapat berjalan lebih luas dan optimal sehingga berdampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak serta pencapaian target PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp1 triliun.
Dalam implementasinya, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Pemkab Lamongan melalui sinergi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terus mendorong perluasan kanal pembayaran digital. Masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah fasilitas pembayaran, di antaranya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), mobile banking, virtual account, serta layanan kemitraan dengan PT Pos Indonesia.
Mekanisme tersebut memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pelayanan pemerintah daerah. Proses pembayaran juga diharapkan semakin praktis, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Dalam hal ini, aparatur desa, khususnya sekretaris desa, memiliki peran penting untuk membantu masyarakat memahami tata cara pembayaran digital, mulai dari mengenali kanal pembayaran resmi, melakukan transaksi, hingga memastikan bukti pembayaran tersimpan dengan baik.
Penerapan ETPD bukan sekadar perubahan metode pembayaran dari tunai menjadi digital. Lebih dari itu, digitalisasi merupakan bagian dari pembenahan tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan efisien.
Dengan sistem pembayaran yang terintegrasi dan tercatat secara digital, setiap transaksi diharapkan dapat terpantau dengan lebih baik,Hal tersebut sekaligus menjadi upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Karena itu, keberhasilan ETPD membutuhkan dukungan seluruh elemen pemerintahan, termasuk aparatur desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai wajib pajak.
Percepatan ETPD juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya Pemkab Lamongan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah menargetkan PAD mencapai Rp1 triliun sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal dan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.
Berdasarkan data hingga akhir Agustus 2026, realisasi PAD Kabupaten Lamongan tercatat sebesar Rp415,39 miliar. Dari jumlah tersebut, kontribusi pajak daerah mencapai Rp195,48 miliar.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator penting sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang tersedia.
Melalui penguatan kompetensi aparatur desa dan perluasan transaksi digital, pemerintah berharap tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Kemudahan akses pembayaran juga diharapkan mampu mendorong masyarakat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.
Kegiatan sosialisasi ETPD bersama ratusan sekretaris desa ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemkab Lamongan dalam membangun tata kelola pendapatan daerah yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Sinergi pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa diharapkan menjadi kekuatan penting dalam mempercepat transformasi digital sekaligus mendukung pencapaian target PAD Rp1 triliun.
Red (TJ)


